DAMPAK OTONOMI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK DI TANAH PAPUA

Oleh Mesak Iek

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di tanah Papua telah membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut dapat dilihat secara parsial seperti di bidang kesehatan ada pengobatan gratis bagi masyarakat Papua yang kurang mampu, ada pembebasan biaya pendidikan dan infrastruktur yang menghubungkan daerah terisolir baik dipesisir  pantai (Kapal Papua I – VI) maupun di pedalaman  (pesawat milik pemda kabupaten) serta pembangunan jalan guna membuka isolasi wilayah.

Khusus di bidang pendidikan, dana pengembangan SDM setiap tahun anggaran dianggarkan cukup besar dan telah dimanfaatkan diberbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal tersebut terbukti dengan begitu banyak staf  pemda baik di tingkat provensi mapupun kabupaten/kota telah menyandang gelar magister ( S2) dan doktor (S3), Dan di tingkat SD hingga SMU/SMK ada subsidi biaya pendidikan.

Dari hasil yang telah dicapai tersebut, ada dua persoalan yang hampir setiap saat menghiasi media masa baik lokal maupun nasional yakni; profesionalime guru dan kekurangan tenaga guru. Kedua persoalan ini merupakan dua sisi mata uang yang serupa tapi tak sama. Di mana banyak sekolah baik tingkat SD, SLTP maupun SMU/SMK yang sangat minim tenaga pengajar terutama di daerah pedalam dan di sisi yang lain guru yang telah tersedia kurang profesional (relatif). Sehingga salah satu jalan yang ditempuh untuk mengatasi kekurangan guru adalah program guru kontrakan selain itu, pada formasi CPNS-pun jumlah formasi untuk guru cukup besar. Peluang yang sangat besar tersebut telah mendorong banyak sekali tamatan di luar profesi guru baik yang berasal dari dalam maupun luar Papua yang agak sulit masuk ke lapangan kerja CPNS di birokrat terpaksa harus lompat pagar dengan menggunakan paspor akta mengajar yang hanya sekedar mencari status CPNS  dan setelah memilikinya lalu mencari celah untuk pindah dari profesi guru ke profesi staf administrasi di kantor baik di Dinas P dan P maupun instansi lain tergantung pendekatan apa yang digunakan saat melakukan lobi. Selain itu, ada yang minta pindah ke daerah asal (luar Papua) walaupun baru melaksanakan tugas di bawah 10 tahun, sedangkan tenaga guru orang asli Papua beberapa yang minta pindah profesi karena guru merupakan profesi kering (tidak ada uang). Fenomena inilah yang sementara sedang tumbuh subur di Papua, baik di tingkat provensi maupun kabupaten/kota, walaupun pelaksanaan otsusu baru berjalan 8 tahun ( 2001 sampai sekarang). Ada begitu banyak tenaga guru yang telah dan akan meninggalkan profesi guru, hal tersebut terbukti dengan sekian puluh berkas tenaga guru yang  telah dan sedang diproses kepindahannya di Dinas P dan P, provensi maupun kabupaten/kota.

Mengapa fenomena tersebut tumbuh subur setelah pelaksanaan otsus …??

Sebenarnya ada begitu banyak alasan, selain beberapa alasan seperti telah disebutkan di atas, namun masalah fundamental yang paling pokok adalah guru merupakan profesi kering, yang tidak pernah akan ada tetesan secangkir airpun yang membasahi mejanya berupa dana proyek otonomi khusus yang sedang membasahi meja para birokrat yang sedang dan akan kaya dadakan dengan berbagai fasilitas dibandingkan dengan profesi guru yang kerjanya hanya peras otak dari 04.00 s/d 13.30 wit setiap  hari bahkan ada yang lebih jam kerjanya, kecuali hari libur.

Memang dari Sabang sampai Merauke profesi guru merupakan profesi yang kurang dihargai. Untuk apa bekerja sebagai guru, sampai tuapun tidak akan memiliki apa-apa, hanyalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin imbalan diakhirat nanti …..??

Jika dibiarkan semua guru ngurus pindah, bagaimana dengan nasib anak-anak kita ?? Mengapa begitu mudah tenaga guru pindah profesi setelah pelaksanaan otonomi khusus di Papua ?  Bagaimana solusinya ? : Berikut ini penulis usulkan beberapa alternatif,

Pertama; seiring dengan tuntutan peningkatan SDM Papua, maka guru sebagai ujung tombak mulai dari tingkat SD hingga PT (Dosen) sangat perlu dihargai, terutama tingkat kesejahteraan berupa perumahan yang layak (bukan rumah sederhana), tunjangan Papua, khusus tenaga guru dan medis perlu ditinjau kembali, jika perlu dinaikan 3 kali lipat, sebab jika tidak, orang akan cenderung mencari tempat basah (banyak uang). Kedua, Kini saatnya ada pembatasan pindah, hanya golongan tertentu saja yang bisa pindah profesi. Selain itu, perlu tim seleksi yang ketaat, hindari lobi keluarga (KKN), kasihan anak cucu kita. Khusus saudara-saudara kita dari luar Papua, perlu ada batasan tahun bertugas, terutama menjelang 5 s/d 10 tahun MPP (masa persiapan pensiun). Bagi mereka yang bertugas di daerah konflik seperti daerah pegunungan tengah, tidak perlu dipindahkan ke luar Papua, ada daerah lain di Papua yang masih relatif aman.

Ketiga, Perlu seleksi yang ketaat  dalam proses penjaringan  CPNS formasi guru.

Akhirnya harapan penulis, ada kebijakan yang memihak kepada profesi kering (guru).

singlepost-ic By Admin singlepost-ic Category: Artikel

2 thoughts on “DAMPAK OTONOMI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK DI TANAH PAPUA”

  1. morning bpa…kbetulan skali sy dpt artikel ini awalnya cma cari NIDN dosen uncen tp tra ktemu. okeeiii…^_^ artikel bpa tntng OTSUS yg berkaitan dgn Pendidikan di papua sangat mnarik di baca u.mndapat info lebih, karna berkaitan dgn ide sy yg dijadikan tugas akhir ujian (smentara kuliah di UGM ). ide sy yakni
    bagaimna tanggung jawab guru2 khusus pendidikan dasar yang telah mndapat dana OTSUS berkomitmen u.mendidik anak2 menjadi orang berbakat dlm ilmunya dan bermoral. sya sengaja mengambil ide khusus untuk Pendidikan Dasar karena tahap dasar itu penting..^_^ mohon ijin artikel2 bpa akn sy pakai u.memperluas pengetahuan dlm keterbatasan sy.sususkes u.bpa dn Tuhan berkati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *