ALTERNATIF PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) AGAR MENYENTUH SASARAN


Oleh Mesak Ick

Sadar atau tidak, aliran dana di era Otonomi Khusus yang mencapai trilyunan rupiah, serta pelimpahan kewenangan yang sangat besar dari pemerintah pusat kepada daerah, baik di tingkat provinsi mapun kabupaten/kota adalah merupakan hasil perjuangan yang telah menelan bertaus-ratus bahkan beribu-ribu jiwa raga dan harta benda dikalangan masyarakat Papua. Jika ditelusuri lebih tajam, bahwa aliran dana dan kekuasaan (power) tersebut sebenarnya mengalir di atas tetesan darah dan tulang-belulang rakyat Papua yang hanya ingin memperjuangkan suatu fase kehidupan baru yakni suatu kesejahteraan masyarakatnya di tanah airnya.

Oleh karena itu para pengelola dana otsus perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa banyak janda, anak yatim dan masih banyak orang Papua yang mengembara di hutan-hutan (yang sering disebut pengacau keamanan) bahkan ada yang tersebar dibelahan bumi yang lain mereka semuanya hanya mengingikan suatu kebebasan serta kesejahteraan di tanah Papua.

Sebenarnya kesejahteraan yang diperjuangkan puluhan tahun tersebut  diharapkan akan terwujud melalui penyelenggaran Otonomi Khusus berdasarkan UU No.21 Tahun 2001. Namun hal yang terjadi pada kucuran dana otsus tahun pertama  2002 adalah sarat dengan korupsi dan nepotisme (KKN) yang tak terkendali dikalangan birokrat. Hal ini terbukti dengan kasus 21 Pimpro dan Bempro  bermasalah yang proses hukumnya sampai saat ini masih ditunggu seluruh rakyat Papua. Dan dalam berita koran lokal di Jayapura beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa masih ada pimpro dan bempro bermasalah yang ikut dilantik oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk mengelola Kucuran dana otsus tahun kedua 2003.  Lalu bagaimana proses hukum bagi mereka itu …?? sepertinya hukum sudah tidak  mempunyai gigi lagi di erah otonomi khusus Papua.

Seluruh lapisan masyarakat Papua mengkehendaki adanya proses hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku penyelewengan dana otsus seperti itu. Karena dana otsus adalah dana milik rakyat yang seharusnya penggunaan maupun penyelewengan harus transparan kepada seluruh rakyat Papua.  Namun sepertinya birokrat dengan perangkat hukumnya sekongkol untuk tetap memlihara kecurangan (korupsi). Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa pejabat di Papua yang pernah mengatakan lewat media masa bahwa ke 21 pimpro dan bempro yang bermasalah tersebut terlalu dibesar-besarkan, orang Papua baru pertama belajar  sebagai pimpro dan bempro. Tetapi hal yang harus diperhatikan adalah jika kesalahan seperti itu tidak ada tindakan hukum yang tegas, maka hal tersebut akan mendorong orang lain juga akan melakukan hal yang sama, artinya tingka laku seperti itu akan tumbuh subur dan menyebar luas dan dapat mempengaruhi tingkah laku para pelayan publik  yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik (masyarakat), namun lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dengan memperkaya diri  dengan berbagai cara. Kondisi ini akan menyebarkan virus kerusakan moral (moral hazard) dikalangan pelayan publik sehingga fisi dan misi penyelenggaran otonomi khusus Papua tidak akan tercapai pada perode 5 hingga 10 tahun.

Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Solossa, M.Si guna memperkecil penyelewengan dana otsus tahun kedua 2003 antara lain: pertama adalah pengawasan yang ketaat melalui Badan Pengawasan Daerah. Model pengawasan ini dilakukan oleh para birokrat dan diharapkan lebih efektif. Namun pengawasan ini lebih efektif untuk menemukan penyelewengan penggunaan dana otsus yang telah dilakukan di waktu lalu, bukan menemukan sesuatu kesalahan yang sementara berjalan. Upaya kedua adalah membatasi eselonisasi dalam mengelola proyek dilingkungannya, tugas mereka adalah sebagai pengawas intern. Pengawasan model ini dikatakan lebih efektif  dan bisa juga dikatakan tidak. Karena bawahan dengan atasan bisa saja sekongkongkol  melakukan sesuatu yang positif maupun negatif. Jadi ada peluang potensial yang memungkinkan bisa terjadi korupsi yang melibatkan atasan dengan bawahan, karena tidak mungkin bawahan makan sendiri kenyang dan melupakan bosnya. Ketiga adalah model pengawasan publik, di mana Bapak Gubernur dalam pidato tentang evaluasi penyelengaaran 1 tahun OTSUS di Papua menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola dana otsus tahun kedua 2003. Pengawasan model  ketiga ini mungkin lebih efektif  dari sisi pencegahan suatu proses penyelewengan yang sedang berjalan daripada model pengawasaan pertama dan kedua yang hanya akan menemukan bekas penyalagunaan dana saja. Namun sayangnya Bapak Gubernur BELUM MENUNJUKKAN  SUATU SARANA yang pasti yang akan digunakan oleh masyarakat UMUM untuk melapor (mengadu) jika mereka sedang menemukan tingkahlaku para birokrat yang mencurigakan sebagai PNS (Papua Pos 11 Juli 2003), (misalnya ada kotak saran, telpon bebas pulsa, para-para pinang ataupun RRI sehingga masyarakat dengan mudah melakukan pengawasan bersama pemerintah).   Selain ketiga model pengawasan tersebut alternatif pengawasan berikut yang perlu dipikirkan juga oleh Bapak Gubernur adalah setiap pelaku korupsi perlu dikorankan dan jika perlu disertai identitas yang jelas. Memang kita sadari bahwa model pengawasan terakhir ini tidak ethis. Tetapi perlu kita sadari juga bahwa mengapa pencuri barang di kios ataupun pencuri ayam yang hanya meriugikan satu keluarga saja bisa dikorankan dengan identitas yang sangat jelas, sedangkan pelaku korupsi uang milik seluruh rakyat Papua yang berjumlah 2 juta jiwa tidak dilakukan suatu tindakan yang tegas dan transparan. Model pengawasan yang terakhir ini memang tidak terlalu berbeda dengan model pertama dan kedua, tetapi model ini lebih transparan serta tegas sehingga ada kemungkinan dapat memperkecil kerusakan moral para pengelola dana otsus sehingga memperkecil kemungkinan korupsi atau penyalahguanaan dana. Akhirnya harapan seluruh masyarakat Papua semoga pelaksanaan otonomi khusus yang diperkirakan akan berjalan selama 25 tahun ini bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga ROH dari pelaksanaan UU NO. 21 TAHUN 2001 dapat tercapai yakni masyarakat Papua yang bebas dari 5K (Kebodohan, Keterisolasian, Keterbelakangan, Ketelanjangan, Kemiskinan, dan kebodohan ).

There is no more story.
Next DAMPAK OTONOMI KHUSUS TERHADAP ANAK DIDIK DI TANAH PAPUA

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *